Jangka Waktu Praperadilan

Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP menyebutkan "pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya".[1] Dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai sejak kapan dihitung jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut.

Dalam perkara pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi dalam register perkara nomor 78/PUU-XI/2013 telah diajukan permohonan antar lain (petitum keempat dan kelima permohonan):

1. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak dimaknai "pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari tersebut dimulai pada saat hakim tunggal praperadilan membuka sidang pertama kali dengan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang";
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai "pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari tersebut dimulai pada saat hakim tunggal praperadilan membuka sidang pertama kali dengan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang";[2].

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“Bahwa mengenai batas waktu pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, dan42 mengenai gugurnya permohonan praperadilan Pemohon I karena pokok perkara yang didakwakan kepada Pemohon I mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan pengaturan pemeriksaan permohonan praperadilan yang dilakukan secara cepat sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012, karena dalam hal-hal tertentu, penuntut umum juga harus segera mengajukan pokok perkara ke pengadilan apabila terkait dengan masa penahanan tersangka sudah akan berakhir. Lagipula, bagi tersangka masih mempunyai hak untuk membela diri dan menyampaikan keberatannya terhadap hal yang dipermasalahkan dalam praperadilan pada waktu pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan. Namun demikian, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Apalagi pelimpahan berkas perkara yang tidak lengkap ke pengadilan negeri akan berakibat bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dalam hal telah diajukan permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada penyidik atau penuntut umum dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan, seperti penuntut umum yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau kejaksaan) dapat memberikan sanksi kepada aparat yang tidak menghormati persidangan”.[3]

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjawab pokok permohonan yang diajukan kepadanya, yaitu agar diberikan ketentuan yang tegas dihitung sejak kapan jangka waktu 7 (tujuh) hari dalam pemeriksaan praperadilan.

Dalam praktiknya, jangka waktu tersebut ditafsirkan berbeda-beda oleh hakim pemeriksa perkara praperadilan, hal tersebut dapat dilihat dari jadwal perkara pemeriksaan praperadilan berikut:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Salah satu jadwal sidang perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Pengadilan Negeri Dompu:

Salah satu jadwal sidang perkara praperadilan Pengadilan Negeri Dompu:

Dapat dilihat dari jadwal persidangan pada pengadilan-pengadilan tersebut bahkan tidak ada perkara praperadilan yang diperiksa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara praperadilan dilimpah ke pengadilan dan terdapat penundaan karena termohon tidak hadir. Hal seperti di atas dapat pula dilihat di jadwal persidangan pengadilan-pengadilan lain yang dapat diakses semua pihak, jadwal di atas diambil hanya sebagai contoh karena dianggap cukup untuk menunjukkan maksud penulis.

Dari hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata terdapat kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Harapan Mahkamah Konstitusi “seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri” ternyata dalam praktik tidak terjadi.

Mahkamah Agung sebenarnya dapat memberikan kepastian mengenai hal tersebut karena memiliki kewenangan mengatur hukum acara bila terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukumnya. Mahkamah Agung sendiri telah banyak mengeluarkan aturan yang mengatur mengenai hukum acara antara lain mengenai gugatan sederhana, sidang elektronik, pengajuan peninjauan kembali, dan lain-lain, tetapi mengenai jangka waktu praperadilan tidak diatur secara tegas oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pernah membahas hal tersebut dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 di Palembang, pada saat itu terdapat permasalahan hukum yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sebagai berikut:

“dalam pemeriksaan praperadilan Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP dikatakan bahwa selambat-lambatnya 7 hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusan, yang jadi permasalahan?

• Sejak kapan dihitung masa tenggang 7 hari itu?
• Apakah sejak perkara dilimpahkan atau sejak hari penetapan sidang?”

Pemecahan oleh Mahkamah Agung adalah “Hakim menjatuhkan putusan masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak sidang pertama”.[4]

Hal tersebut sayangnya tidak dikuatkan/diformalkan dalam sebuah peraturan oleh Mahkamah Agung (baik Surat Keputusan, Surat Edaran, maupun Peraturan Mahkamah Agung) sehingga pada praktiknya hakim masih banyak yang tidak mengikuti pemecahan dari Mahkamah Agung tersebut sehingga sampai saat ini terdapat pertanyaan mengenai hukum acara pidana yang jawabannya masih abu-abu yaitu sejak kapan jangka waktu 7 (tujuh) hari dalam pemeriksaan praperadilan dihitung?

• Sejak perkara didaftarkan di pengadilan negeri?
• Sejak hakim menetapkan hari sidang?
• Sejak para pihak dalam perkara praperadilan lengkap? bila iya, berapa kali pihak harus dipanggil? atau,
• Sejak sidang pertama dimulai tanpa melihat siapapun yang hadir?

Penulis berpendapat alangkah lebih baik apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut tidak dibiarkan “abu-abu” demi kepentingan para pencari keadilan, juga demi keamanan aparat penegak hukum (terutama hakim) agar tidak dianggap melanggar kode etik. Semoga pada rancangan KUHAP yang baru perihal praperadilan diatur lebih jelas karena selain masalah jangka waktu tersebut, masih ada beberapa hal yang kurang diatur yang tidak mungkin dibahas dalam tulisan ini.

---

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013. hlm. 31

[3] Ibid hlm. 41-42

[4] Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009. Pemecahan Masalah Hukum Dalam Praktek di PN/PT Bidang Pidana Umum. hlm. 13